Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Halmahera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah, PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang OPD Organisasi Perangkat Daerah, yang tugas pokok dan fungsinya dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, PERDA Nomor 10 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi. Tugas Pokok Dan Fungsi lembaga teknis daerah Kabupaten Halmahera Utara, mempunyai kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran dengan mengemban visi dan misi kepala daerah terpilih.

Badan Pemberdayaan Perempuan  Dan Keluarga Berencana kemudian diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana yang disingkat DPPPAKB dengan dasar Peraturan Daerah, PERDA Nomor 8 Tahun 2016 yang dijabarkan tugas pokok dan fungsinya dalam Peratura Bupati, PERBUP Nomor 34 Tahun 2016 Tentang tugas Pokok Dan Fungsi.

Efrina Hendrik, SST

196704281991032006

Pembina Utama Muda IV/c

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi,

5. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi.